PSAK 219 Imbalan Kerja
Mengapa penting
Sebelum
Kewajiban dicatat sebagai beban pay-as-you-go — baru diakui saat benar-benar dibayarkan.
Sesuai PSAK 219
Kewajiban diakui bertahap dengan basis akrual, mengikuti masa kerja karyawan tahun demi tahun
  • Manfaat pensiun
  • Uang pesangon
  • Uang penghargaan masa kerja
  • Manfaat kesehatan pasca kerja
  • Imbalan pasca kerja lainnya sesuai peraturan berlaku
Risiko Menunda Valuasi Aktuaria PSAK 219

01. Laporan Keuangan Tidak Mencerminkan Kewajiban Secara Wajar

Kewajiban imbalan kerja yang belum diakui dapat menyebabkan laporan keuangan belum mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara lengkap serta berpotensi memerlukan penyesuaian pada saat proses audit.

02. Keputusan Manajemen Kurang Tepat

Tanpa informasi mengenai kewajiban imbalan kerja yang memadai, manajemen dapat menghadapi keterbatasan dalam mengevaluasi kondisi keuangan dan menyusun strategi bisnis maupun perencanaan jangka panjang.

03. Perencanaan Arus Kas Menjadi Kurang Optimal

Perubahan jumlah karyawan yang pensiun, pemutusan hubungan kerja, atau restrukturisasi perusahaan dapat meningkatkan kebutuhan pendanaan. Valuasi aktuaria membantu perusahaan mempersiapkan kebutuhan tersebut sejak dini.

04. Proses Audit Berpotensi Memerlukan Waktu Lebih Lama

Dalam banyak penugasan audit, auditor meminta laporan valuasi aktuaria sebagai salah satu dokumen pendukung atas pengakuan kewajiban imbalan kerja. Ketersediaan laporan yang memadai dapat membantu memperlancar proses audit.

Panduan memilih konsultan

Pastikan Aktuaris Memiliki Registrasi dan Izin Resmi

Selain kompetensi individu, badan usaha penyedia jasa juga perlu memiliki izin sebagai Kantor Konsultan Aktuaria (KKA). Hal ini memberikan kepastian mengenai tanggung jawab profesional dan legal atas laporan yang diterbitkan.

Azwir Aktuaria
✓ Register Aktuaris No. F.00051
✓ Izin Aktuaris Publik No. Act-1.17.00033
✓ Terdaftar sebagai Konsultan Aktuaria di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (cantumkan nomor Surat Tanda Terdaftar/OJK )

01

Pastikan Kantor Konsultan Memiliki Izin Usaha Resmi

Selain kompetensi individu, badan usaha penyedia jasa juga perlu memiliki izin sebagai Kantor Konsultan Aktuaria (KKA). Hal ini memberikan kepastian mengenai tanggung jawab profesional dan legal atas laporan yang diterbitkan.

Azwir Aktuaria
✓ Izin Usaha KKA No. 5.20.0004
✓ Diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI
✓ Berlaku sejak 24 September 2020

02

Pastikan Laporan Disusun Sesuai Kebutuhan Audit

Laporan valuasi aktuaria sebaiknya disusun sesuai standar profesional dan memenuhi kebutuhan dokumentasi dalam proses audit laporan keuangan. Sebelum menunjuk konsultan, mintalah contoh format laporan dan ruang lingkup pekerjaan yang akan diberikan.

Azwir Aktuaria
✓ Laporan disusun sesuai standar profesi aktuaria dan mendukung proses audit laporan keuangan.

03

Pastikan Proses Kerja Transparan dan Tepat Waktu

Konsultan yang profesional akan menjelaskan sejak awal data yang diperlukan, metodologi yang digunakan, serta estimasi waktu penyelesaian berdasarkan kompleksitas penugasan.

Azwir Aktuaria
✓ Estimasi penyelesaian 7 hari kerja, bergantung pada jumlah karyawan dan kelengkapan data.

04

Tinjau Pengalaman dan Rekam Jejak Penugasan

Pengalaman menangani berbagai sektor usaha memberikan nilai tambah karena setiap perusahaan memiliki karakteristik program imbalan kerja, struktur organisasi, dan kompleksitas yang berbeda.

Azwir Aktuaria
✓ Telah memberikan layanan kepada lebih dari 800 perusahaan dan institusi dari berbagai sektor usaha.

05

Pastikan Ada Komitmen terhadap Kerahasiaan Data

Perhitungan aktuaria menggunakan data yang bersifat sensitif, seperti identitas karyawan, tanggal lahir, masa kerja, dan informasi penghasilan. Pastikan konsultan memiliki komitmen yang jelas terhadap keamanan dan kerahasiaan data klien.

Azwir Aktuaria
✓ Seluruh data klien diperlakukan secara rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan jasa aktuaria sesuai penugasan

06

Proses Layanan
1

Pengumpulan Data

Klien menyampaikan data karyawan sesuai daftar kebutuhan yang kami berikan, meliputi identitas karyawan, tanggal lahir, tanggal mulai bekerja, data penghasilan, status kepegawaian, serta informasi lain yang diperlukan untuk proses valuasi aktuaria.
2

Validasi Data dan Valuasi Aktuaria

Tim aktuaria melakukan penelaahan atas kelengkapan dan konsistensi data, menetapkan asumsi aktuaria sesuai standar yang berlaku, kemudian menghitung kewajiban imbalan kerja menggunakan metode Projected Unit Credit (PUC) berdasarkan PSAK 219.
3

Penyampaian Draft Laporan

Draft laporan valuasi aktuaria disampaikan kepada klien untuk dilakukan penelaahan bersama. Apabila diperlukan klarifikasi atau pembaruan data, penyesuaian dilakukan sebelum laporan diterbitkan secara final.
4

Penerbitan Laporan Final

Laporan valuasi aktuaria diterbitkan dan ditandatangani oleh Aktuaris yang berwenang, serta siap digunakan sebagai dokumen pendukung penyusunan laporan keuangan, proses audit, maupun kebutuhan pelaporan kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
Kredensial & legalitas

Aktuaris Penanggung Jawab

Azwir Arifin, M.Sc., FSAI, AAAI-J., QIP., AMRP

Aktuaris Profesional dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang aktuaria, asuransi, dan manajemen risiko.

Register Aktuaris

Register Aktuaris (PAI) No: 9610466

Register Aktuaris Publik No: Act- 1.17.00033

Register STTD OJK No.033/NB.122/STTD-KA/2021

Izin Usaha Kantor Konsultan Aktuaria

No. 5.20.0004

Diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berlaku sejak 24 September 2020.

Rekam Jejak Penugasan

800+ Perusahaan dan Institusi

Dipercaya oleh perusahaan asuransi, dana pensiun, BUMN, lembaga jasa keuangan, serta perusahaan swasta dari berbagai sektor industri.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Umumnya 7 hari kerja, bergantung pada jumlah karyawan, kompleksitas program imbalan kerja, dan kelengkapan data yang disampaikan.

Data yang dibutuhkan antara lain identitas karyawan, tanggal lahir, tanggal mulai bekerja, gaji, status kepegawaian, serta data lain yang relevan sesuai ruang lingkup penugasan

Ya. Laporan disusun sesuai standar profesi aktuaria dan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam penyusunan laporan keuangan serta proses audit.

Seluruh data klien diperlakukan secara rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan pelaksanaan valuasi aktuaria sesuai penugasan profesional.

Biaya jasa disesuaikan dengan jumlah karyawan, kompleksitas perhitungan, serta ruang lingkup pekerjaan. Penawaran akan kami sampaikan setelah memperoleh informasi awal mengenai kebutuhan perusahaan.

Ya, apabila perusahaan menerapkan standar akuntansi yang mensyaratkan pengakuan kewajiban imbalan kerja, termasuk SAK Entitas Privat (SAK EP), maka valuasi aktuaria diperlukan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan.

Umumnya dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan atau ketika terdapat kebutuhan khusus, seperti audit, perubahan program imbalan kerja, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.

Ya. Nilai kewajiban imbalan kerja dipengaruhi oleh perubahan jumlah karyawan, masa kerja, gaji, asumsi aktuaria, dan tingkat diskonto sehingga perlu diperbarui pada setiap periode pelaporan.

Perhitungan dilakukan menggunakan Projected Unit Credit (PUC) sesuai ketentuan PSAK 219 dengan mempertimbangkan asumsi aktuaria yang relevan, seperti tingkat diskonto, kenaikan gaji, mortalitas, dan tingkat pengunduran diri.

Auditor sudah mulai bertanya soal imbalan kerja?

Jangan tunggu sampai laporan keuangan Anda ditolak. Kirim gambaran singkat perusahaan Anda, kami siapkan penawaran dan estimasi waktunya.